Belakangan ini, ruang publik kita terus dihentak oleh serangkaian berita pilu mengenai dugaan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pesantren. Di satu sisi, fenomena ini melahirkan gelombang kemarahan kolektif dan dorongan sosiologis untuk membongkar kejahatan struktural. Namun di sisi lain, muncul sebuah benturan diskursus keagamaan yang kerap kali dijadikan tameng normatif untuk meredam kegaduhan: yaitu bahaya dosa Qodzaf (tuduhan zina tanpa bukti shahih).

Bagaimanakah nalar hukum Islam menempatkan batas tegas antara tuduhan jahat yang merusak kehormatan (*qodzaf*) dengan kesaksian korban yang mencari keadilan? Guna mengurai benang kusut ini, diperlukan pemahaman fikih yang komprehensif, pisau analisis psikologi asimetri kekuasaan, serta sikap keberagamaan yang moderat (*wasathiyah*).

Epistemologi Qodzaf: Jaminan Perlindungan Kehormatan Manusia

Secara terminologi hukum Islam (*fikih jinayah*), qodzaf adalah menuduh seorang muslim/muslimah yang baik-baik (*muhshan*) telah melakukan tindakan zina secara spesifik, tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi pria yang adil. Hukum asal perbuatan ini adalah haram mutlak, bahkan dikategorikan sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan (*al-mubiqat*), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 4.

Dalam praktiknya, para fuqaha membagi redaksi kalimat qodzaf menjadi dua bentuk utama yang memiliki implikasi hukum berbeda:

1. Qodzaf Shorih (Eksplisit/Terang-terangan): Ucapan menuduh yang maknanya sudah pasti dan tidak dapat ditafsirkan ke makna lain. Contohnya: “Kamu telah berzina” atau “Wahai pezina”. Hukum terhadap qodzaf shorih langsung mengikat secara otomatis. Pelaku langsung terancam hukuman *hadd* (cambuk 80 kali) tanpa perlu pengadilan mempertanyakan apa niat batinnya, sekalipun ia berdalih hanya bercanda atau emosi.

2. Qodzaf Kinayah (Implisit/Sindiran): Ucapan yang multi-tafsir atau samar, mengandung kemungkinan tuduhan zina namun bisa juga sekadar hinaan moral biasa. Contohnya: “Dasar anak haram” atau “Kamu sering keluar masuk hotel dengan yang bukan mahram”. Dalam ranah kinayah, otoritas hukum wajib melakukan proses *tabayyun* (interogasi). Jika pelaku mengakui niat batinnya (*niyyah*) memang menuduh zina, ia dijatuhi hukuman *hadd*. Namun jika ia membantahnya, ia terbebas dari hukuman cambuk 80 kali, tetapi tetap dapat dijatuhi hukuman Ta’zir (disiplin edukatif) oleh hakim karena terbukti melontarkan kata-kata kotor yang merendahkan martabat sesama.

Asimetri Kekuasaan dan “Institutional Betrayal” di Pesantren

Ketika konsep qodzaf ditarik ke dalam pusaran kasus dugaan pelecehan seksual di pesantren belakangan ini, sering kali terjadi bias penerapan. Muncul narasi yang defensif bahwa membuka aib atau melaporkan oknum pengajar/kiai atas dugaan kejahatan seksual adalah bentuk penyebaran fitnah atau masuk dalam lingkaran dosa qodzaf. Pemikiran tekstualis yang kaku seperti ini mengabaikan satu dimensi psikologi yang sangat krusial: Asimetri Kekuasaan (Power Asymmetry).

Hubungan antara pengasuh/pengajar (subjek patriarkal/otoritas spiritual) dan santri (objek didik) di pesantren didasarkan pada doktrin kepatuhan mutlak (*sami’na wa atha’na*). Secara psikologis, ketika terjadi pelecehan seksual dalam relasi timpang ini, korban mengalami apa yang disebut oleh psikolog Jennifer Freyd sebagai Institutional Betrayal (pengkhianatan institusional). Lembaga yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk menyucikan jiwa, justru menjadi tempat di mana trauma psikologis paling dalam diproduksi.

Dalam kondisi ini, korban umumnya mengalami kelumpuhan mental (*tonic immobility*) saat kejadian, diikuti oleh rasa bersalah yang mendalam (*self-blame*), ketakutan eksistensial akan dikutuk, serta isolasi sosial. Menyamakan jeritan minta tolong seorang korban yang mengalami trauma struktural ini dengan tindakan jahat seorang penuduh (*qadzip*) yang berniat merusak nama baik orang lain adalah sebuah kecacatan logika dan ketidakadilan epistemik.

Paradoks Psikologi Massa: Antara “Viral Justice” dan Pembungkaman

Kita juga harus membedah fenomena ini dari sudut pandang psikologi massa di era digital. Kecepatan arus informasi melahirkan dua ekstremitas perilaku di masyarakat. Ekstrem pertama adalah perilaku Cancel Culture dan penghakiman massal digital (*viral justice*). Tanpa melalui verifikasi hukum yang jelas, massa internet sering kali melontarkan tuduhan-tuduhan *shorih* maupun *kinayah* yang tidak berdasar kepada seluruh institusi pesantren. Tindakan generalisasi massal ini jelas mendekati pusaran dosa qodzaf secara makro yang merusak tatanan sosial.

Ekstrem kedua adalah gerakan pembungkaman atas nama menjaga marwah institusi agama atau ketakutan yang berlebihan terhadap hukum qodzaf. Ketika ada indikasi kuat terjadinya kejahatan seksual, respons yang muncul justru represi internal, mengusir korban, atau memaksa terjadinya perdamaian di bawah tangan. Sikap defensif ego-sektoral ini justru mencederai prinsip utama syariat Islam (*Maqashid asy-Syari’ah*), yang salah satu pilar utamanya adalah Hifzhun Nafs (melindungi keselamatan jiwa dan mental manusia).

Manifestasi Sikap Moderat (Wasathiyah) sebagai Jalan Keluar

Menghadapi situasi yang kompleks ini, umat Islam dituntut untuk menembus batas berpikir dikotomi dan mengadopsi sikap yang moderat (*wasathiyah*). Sikap moderat dalam konteks hukum qodzaf dan fenomena krisis pesantren ini termanifestasi dalam tiga langkah strategis:

First, Memisahkan Oknum dari Institusi. Pesantren sebagai lembaga pemelihara khazanah intelektual Islam harus tetap dijaga kehormatannya. Namun, membersihkan oknum predator seksual yang berlindung di balik jubah spiritualitas justru merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga kesucian pesantren itu sendiri.

Second, Reorientasi Hukum Fikih Berbasis Perlindungan Korban. Aparat hukum dan otoritas keagamaan harus mampu membedakan antara tindakan kriminal penyebaran fitnah dengan hak konstitusional dan syar’i korban untuk bersuara. Kesaksian korban kekerasan seksual tidak boleh dengan mudah dimentahkan menggunakan pasal qodzaf sebelum investigasi menyeluruh berbasis bukti ilmiah (*qarinah*)—seperti rekam medis psikologis atau bukti forensik digital—dilakukan.

Third, Penegakan Tabayyun Institusional. Setiap ada aduan, pesantren wajib membuka diri terhadap penyelidikan yang transparan, menyediakan ruang aman bagi korban (*safe space*), serta mendampingi pemulihan trauma psikologis mereka tanpa adanya intimidasi teologis.

Kesimpulan

Hukum Islam mengenai perlindungan kehormatan (*qodzaf*) dan kewajiban menegakkan keadilan tidaklah saling bertolak belakang. Keduanya memancarkan keadilan Tuhan jika diletakkan pada proporsi yang tepat. Di era kontemporer ini, membungkam suara korban pelecehan dengan dalih takut berbuat dosa qodzaf adalah sebuah bentuk penyimpangan nalar hukum. Sebaliknya, menuduh tanpa dasar di media sosial demi kepuasan jempol juga merupakan kejahatan lisan yang nyata. Jalan moderat menuntun kita untuk bersikap adil: tegakkan hukum seadil-adilnya bagi pelaku, lindungi martabat korban sedalam-dalamnya, dan bersihkan institusi sakral kita dari noda kemunafikan moral.