Terjemahan

Pasal tentang jenis-jenis mafhūm. Jenis pertama adalah mafhum al-laqab.

Terjemahan

Mafhūm al-laqab adalah menggantungkan hukum pada nama diri, seperti ucapan: “Zaid berdiri”; atau pada nama jenis, seperti ucapan: “Pada kambing ada zakat.”

Penyebutan seperti ini tidak menunjukkan hilangnya hukum dari selain yang disebutkan.

Terjemahan

Imam al-Syāfi‘ī telah menegaskan hal tersebut, sebagaimana dikatakan dalam al-Burhān. Al-Ustādz Abū Isḥāq berkata: pendapat Imam al-Syāfi‘ī dan para ashḥāb-nya tidak berbeda dalam masalah ini.

Terjemahan

Namun Abū Bakr al-Daqqāq menyelisihi pendapat tersebut, dan pendapat itu menjadi masyhur dinisbatkan kepadanya. Ibn al-Rif‘ah dan selainnya mengira bahwa tidak ada seorang pun dari ashḥāb kami yang berpendapat seperti itu selain al-Daqqāq. Namun sebenarnya tidak demikian.

Terjemahan

Sulaym dalam al-Taqrīb berkata: al-Daqqāq dan selainnya dari kalangan ashḥāb kami condong kepada pendapat itu. Aku juga melihat dalam kitab Ibn Fūrak bahwa ia meriwayatkan pendapat tersebut dari sebagian ashḥāb kami, lalu ia berkata: pendapat itulah yang lebih sahih.

Ilkiyā al-Ṭabarī dalam al-Talwīḥ berkata: Abū Bakr ibn Fūrak condong kepada pendapat itu dan mengatakan bahwa pendapat tersebut lebih tampak serta lebih sesuai dengan qiyās.

Al-Suhaylī dalam Natā’ij al-Fikr menukil pendapat itu dari Abū Bakr al-Ṣayrafī. Barangkali terjadi kekeliruan padanya, yaitu nama al-Daqqāq berubah menjadi al-Ṣayrafī.

‘Abd al-‘Azīz dalam al-Taḥqīq menukil pendapat itu dari Abū Ḥāmid al-Marwazī. Padahal yang dikenal dari Abū Ḥāmid al-Marwazī adalah bahwa ia mengingkari pendapat yang menjadikan mafhūm sebagai hujjah secara mutlak.

Imām al-Ḥaramayn pada awal pembahasan mafhūm dalam al-Burhān berkata: pendapat yang dipilih oleh al-Daqqāq juga dipilih oleh beberapa kelompok dari kalangan ashḥāb kami.

Abū al-Khaṭṭāb al-Ḥanbalī dalam al-Tamhīd menukil pendapat itu dari nash eksplisit Imam Aḥmad. Ia berkata: pendapat ini juga dikatakan oleh Mālik, Dāwūd, dan sebagian Syāfi‘iyyah.

Al-Māzirī berkata: pendapat menerima mafhūm laqab diisyaratkan kepada Mālik karena beliau dalam al-Mudawwanah berdalil bahwa kurban tidak mencukupi apabila disembelih pada malam hari, berdasarkan firman Allah: “Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah diketahui.”

Imam Mālik berkata: Allah menyebut hari-hari, dan tidak menyebut malam-malam.

Pendapat menerima mafhūm laqab juga dinukil dari Ibn Khuwayz Mandād, al-Bājī, dan Ibn al-Qaṣṣār.

Ibn Barhān dalam al-Wajīz menukil pendapat ketiga dari sebagian ulama kami, yaitu membedakan antara nama-nama jenis dan nama-nama personal. Menurut pendapat ini, nama jenis menunjukkan penafian hukum dari selainnya, seperti ucapan: “Pada hewan ternak yang hitam terdapat zakat,” sedangkan nama personal tidak menunjukkan demikian.

Hanya saja, makna yang ditunjukkan oleh nama-nama jenis memang lebih luas. Namun keduanya, yaitu nama jenis dan nama personal, dari sisi dalalah adalah sama.

Ibn Ḥamdān dan Abū Ya‘lā dari kalangan Ḥanābilah menukil pendapat keempat, yaitu membedakan antara keadaan ketika terdapat qarinah, maka mafhūm laqab menjadi hujjah.

Contohnya sabda Nabi: “Dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan tanahnya sebagai alat bersuci.” Sebab qarinah berupa konteks pemberian nikmat menuntut adanya pembatasan padanya.

Imām al-Ḥaramayn berkata: para ahli ushul menilai lemah pendapat al-Daqqāq dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya. Mereka berkata: pendapat ini keluar dari hukum bahasa.

Sebab orang yang berkata, “Aku melihat Zaid,” tidak berarti bahwa ia pasti tidak melihat selain Zaid.

Selain itu, para ulama telah berijma‘ atas bolehnya ta‘līl dan qiyās. Hal itu menuntut bahwa pengkhususan riba dengan nama-nama tertentu tidak menunjukkan hilangnya hukum riba dari selain nama-nama tersebut. Jika kita mengatakan demikian, maka qiyās menjadi batal.

Imām al-Ḥaramayn berkata: menurutku, berlebihan dalam membantah al-Daqqāq adalah sikap melampaui batas. Sebab tidak layak diduga bahwa orang berakal menyebut sesuatu secara khusus tanpa tujuan.

Kemudian Imām al-Ḥaramayn memilih pendapat bahwa pengkhususan dengan nama mengandung suatu tujuan yang samar, tetapi tidak memastikan hilangnya hukum dari selain yang disebutkan.

Jika pembicara memang menginginkan makna pembatasan, ia akan berkata: “Aku hanya melihat Zaid,” atau: “Aku tidak melihat kecuali Zaid.”

Kesimpulannya: pengkhususan dengan laqab mengandung tujuan yang samar, tetapi tidak mengandung hilangnya hukum pada perkara yang didiamkan. Adapun al-Daqqāq berkata: penyebutan itu mengandung tujuan tertentu.

Al-Ghazālī dalam al-Mankhūl memilih pendapat bahwa mafhūm al-laqab menjadi hujjah apabila disertai qarinah keadaan.

Karena itu kami membantah Ibn al-Mājishūn dalam penjelasannya mengenai pengkhususan empat benda dalam riba dengan penyebutan khusus, ketika ia menjadikan ‘illah riba sebagai kehartaan secara umum.

Jika kita mengatakan bahwa empat benda tersebut bukanlah mayoritas benda yang diperdagangkan, sementara Hijaz pada masa dahulu adalah tempat berkumpul dan lalu lintas para pedagang.

Seandainya hukum riba memang berkaitan dengan sifat kehartaan, niscaya penegasan langsung terhadap sifat kehartaan itu lebih mudah daripada menyebut benda-benda tertentu.

Sebagaimana dalam masalah pinjaman pakai terdapat hadis: “Tangan bertanggung jawab atas apa yang ia ambil sampai ia menunaikannya.”

Maka pemahaman ini diambil dari qarinah keadaan yang bergabung dengan pengkhususan melalui laqab.

Di sini ada beberapa perkara penting. Pertama: al-Ustādz Abū Isḥāq al-Isfarāyīnī berkata dalam kitabnya Sharḥ al-Tartīb bahwa Abū ‘Abdillāh al-Baṣrī pernah mengharuskan konsekuensi pendapat itu kepada al-Daqqāq dalam majelis diskusi, lalu al-Daqqāq menerima konsekuensi tersebut.

Kami mengharuskan kepadanya konsekuensi bahwa apabila seseorang berkata kepadanya, “Berpuasalah,” maka ucapan itu harus menunjukkan larangan salat.

Dan apabila seseorang berkata, “Salatlah,” maka menurut konsekuensi itu ia harus menahan diri dari puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya.

Al-Daqqāq menjawab: memang demikianlah pendapatku.

Lalu kami berkata: jika seseorang berkata kepada salah satu dari sekelompok orang, “Wahai Zaid, kemarilah,” maka semestinya menurut pendapatmu tidak boleh bagi orang-orang lain untuk mendatanginya.

Al-Daqqāq menjawab: demikian pula pendapatku. Maka kami berkata: jika sudah sampai pada titik ini, pembicaraan telah gugur.

Al-Ustādz berkata: konstruksi pendapat yang ia bangun ini bertentangan dengan ijma‘, dan tidak ada satu sisi pun yang dapat terlintas dalam hati orang-orang berakal untuk menerimanya sama sekali.

Kemudian ia menyebut bahwa bentuk dalīl al-khiṭāb yang benar adalah ketika sesuatu disebut dengan lafaz umumnya, lalu dibatasi dengan salah satu sifatnya, seperti ucapan: “Bunuhlah Ahlul Kitab, yaitu orang-orang Yahudi di antara mereka.”

Hal ini menunjukkan bahwa al-Daqqāq telah rujuk dari pendapat tersebut, atau setidaknya tawaqquf di dalamnya. Namun konsekuensi yang diharuskan kepada al-Daqqāq itu tidaklah mengherankan, karena ia dapat berkata: aku berpendapat demikian selama tidak ada dalil mantūq yang menunjukkan kebalikannya.

Masalah kedua: pernyataan mutlak bahwa mafhūm al-laqab bukan hujjah telah menimbulkan kemusykilan.

Sebab para ashḥāb kami tampak telah menggunakannya dalam beberapa tempat. Mereka berhujjah, misalnya, dalam penentuan air untuk menghilangkan najis berdasarkan hadis: “Keriklah ia, kemudian gosoklah ia dengan air.”

Demikian pula mereka berhujjah dalam penentuan tanah untuk tayammum berdasarkan sabda Nabi: “Dan tanahnya dijadikan sebagai alat bersuci.”

Yang benar, hal itu bukan termasuk bab laqab, melainkan termasuk kaidah lain.

Kaidah itu adalah: kapan saja pembicara berpindah dari nama umum kepada nama khusus, maka perpindahan itu memberi faedah mukhālafah.

Ketika teks meninggalkan nama umum, yaitu “bumi”, menuju nama khusus, yaitu “tanah”, maka hal itu dijadikan dalil.

Adapun dalam masalah nama yang disebut dalam perintah, hal itu karena pelaksanaan perintah tidak tercapai kecuali dengan objek yang telah ditentukan.

Apabila perintah berkaitan dengan sesuatu tertentu, maka pelaksanaan perintah tidak terjadi kecuali dengan sesuatu tersebut.

Karena sebelum melakukan hal tersebut, ia belum melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, sehingga ia belum keluar dari tanggungan kewajiban.

Sebagian ashḥāb kami pernah mengajukan keberatan dalam masalah penentuan air untuk menghilangkan najis berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “Cucilah ia dengan air.” Mereka berkata: ini adalah hukum yang digantungkan pada laqab, sementara mafhūm al-laqab bukan hujjah.

Maka dijawab: objek yang menjadi tempat bergantungnya perintah harus ada, karena pelaksanaan perintah secara niscaya bergantung padanya. Dalam hal ini tidak perlu diperhatikan apakah ia berupa laqab atau sifat.

Perbedaan antara laqab dan sifat hanya diperhatikan pada tempat hukum, misalnya darah.

Maka tidak boleh dikatakan bahwa hadis itu menunjukkan selain darah boleh dicuci dengan selain air berdasarkan pengamalan mafhūm. Sebab “darah” adalah laqab yang tidak menunjukkan hilangnya hukum dari selainnya.

Al-Sharīf al-Murtaḍā dalam al-Dharī‘ah berkata: mereka berhujjah bahwa selain air tidak dapat menyucikan dengan firman Allah: “Dan Kami menurunkan dari langit air yang suci lagi menyucikan.”

Maka kami mengatakan: hukum yang hendak mereka tetapkan berkaitan dengan selain air, sementara ayat itu menggantungkan hukum pada nama, bukan pada sifat.

Mungkin saja orang yang berdalil dengan ayat ini sebenarnya bersandar pada anggapan bahwa nama dalam ayat tersebut berlaku seperti sifat.

Karena nama mutlak “air” berbeda dengan penyifatan yang melekat padanya. Maka ia diperlakukan seperti keadaan unta yang digembalakan atau dipekerjakan.

Pendapat tahqīq adalah dikatakan: mafhūm laqab tidak menjadi hujjah apabila tidak ditemukan padanya aroma ta‘līl. Jika ditemukan aroma ta‘līl, maka ia menjadi hujjah.

Ibn Daqīq al-‘Īd telah mengisyaratkan hal itu. Ia berkata tentang sabda Nabi: “Apabila istri salah seorang dari kalian meminta izin pergi ke masjid, maka janganlah ia melarangnya.”

Hadis ini dijadikan hujjah bahwa suami boleh melarang istrinya keluar kecuali dengan izinnya, karena larangan mencegah itu dikhususkan pada keluar menuju masjid.

Maka mafhūm-nya menuntut bolehnya melarang pada selain masjid.

Tidak boleh dikatakan bahwa ini adalah mafhūm laqab, karena ta‘līl di sini ada, yaitu bahwa masjid memiliki makna yang sesuai, yakni sebagai tempat ibadah.

Maka ia tidak boleh dilarang dari beribadah. Karena itu, hal tersebut bukan termasuk mafhūm laqab.

Aku berkata: dengan penjelasan ini pula jawaban terhadap istidlal mereka dengan dua hadis sebelumnya menjadi terurai. Sebab dalam pengkhususan menghilangkan najis dengan air dan tayammum dengan tanah terdapat makna yang tidak ditemukan pada selain keduanya.

Al-Ibyārī berkata: sebagian orang mengira bahwa hukum negatif dalam kasus ini diambil dari mafhūm, padahal itu keliru.

Jika seseorang berkata kepada wakilnya: “Juallah Ghānim,” maka wakil itu tidak memiliki wewenang menjual Sālim.

Bukan karena adanya nash yang menyebut penjualan Ghānim, tetapi karena seorang wakil tidak boleh menjual kecuali dengan izin.

Larangan bertindak sudah ada sebelumnya, sedangkan izin yang diberikan bersifat terbatas. Maka larangan tetap berada sebagaimana semula pada selain tempat yang diberi izin.

Aku berkata: para ashḥāb berkata: jika seseorang berkata kepada wakilnya, “Juallah barang ini kepada Zaid,” maka wajib bagi wakil menjualnya kepada Zaid.

Maka wakil tidak boleh menjualnya kepada selain Zaid, karena mungkin muwakkil memiliki tujuan tertentu dalam mengkhususkan Zaid, misalnya karena harta Zaid lebih dekat kepada kehalalan, dan alasan semisalnya.

Maka di dalamnya terdapat aroma ta‘līl. Karena itulah kami berpendapat demikian.

Karena itu al-Māwardī berkata: jika orang tertentu yang ditunjuk itu meninggal, maka wakalah menjadi batal. Berbeda jika ia hanya menolak membeli, karena mungkin setelah itu ia akan berminat.

Jika seseorang berwasiat agar barang tertentu dijual kepada Zaid, jika di dalamnya terdapat unsur muḥābāh, maka wasiat itu sah dan penjualan kepada Zaid menjadi tertentu, karena hal itu termasuk qurbah.

Jika tidak ada unsur muḥābāh, maka ada dua wajah. Yang paling sahih adalah larangan, karena saat itu tidak ada unsur qurbah.

Jika seorang perempuan berkata kepada para wali yang bukan wali mujbir: “Aku rela dinikahkan dengan Fulan,” maka pendapat sahih menyatakan bahwa ucapan itu sudah cukup, dan masing-masing dari para wali tersebut boleh menikahkannya dengan Fulan.

Jika setelah itu perempuan tersebut menentukan salah satu wali, apakah wali-wali lainnya menjadi terlepas dari kewenangan? Ada dua wajah. Pendapat sahih adalah mereka tidak terlepas.

Al-Rāfi‘ī berkata: sebagian ulama membangun masalah ini di atas pertanyaan apakah mafhūm itu hujjah atau tidak.

Jika seorang Yahudi berkata: “Isa adalah utusan Allah,” maka ia dihukumi Islam. Hal ini disebutkan oleh al-Rāfi‘ī dalam kitab riddah.

Ia berkata: karena seorang Muslim jika mengingkari kenabian Isa, maka ia kafir. Imām al-Ḥaramayn menukil pendapat itu dalam kitab kaffārāt dari para muḥaqqiq.

Namun al-Rāfi‘ī berkata di sana: pendapat masyhur menurut jumhur adalah kebalikannya. Dalam hal ini terdapat penafian terhadap pendapat yang menerima mafhūm al-laqab.

Masalah ketiga: Ibn al-Ḥājj dalam komentarnya atas al-Mustaṣfā berkata: perlu dipastikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan laqab.

Yang dimaksud dengan laqab bukan hanya nama murni yang sejak awal dibuat sebagai nama, tetapi juga mencakup nama murni dan nama yang dipindahkan dari sifat.

Al-Ghazālī memasukkan ke dalam mafhūm laqab contoh sabda: “Janganlah kalian menjual makanan dengan makanan.”

Karena “makanan” adalah laqab bagi jenisnya, meskipun ia merupakan kata turunan dari sesuatu yang dimakan.

Sebab tidak dapat dipahami adanya perbedaan antara ucapan: “Pada kambing ada zakat,” dan ucapan: “Pada hewan ternak yang berjalan ada zakat,” meskipun kata al-māshiyah merupakan kata turunan.

Apa yang disebutkan al-Ghazālī, yaitu memasukkan nama musytaqq yang menunjukkan genus ke dalam laqab, diikuti oleh al-Āmidī.

Karena sifat di dalamnya tidak lagi terbayangkan, sebab “makanan” tidak cocok dengan hukum riba.

Namun al-Qāḍī Abū al-Ṭayyib berkata: kata musytaqq disamakan dengan sifat yang eksplisit secara pasti, karena kata turunan mengandung sifat.

Sulaym dalam al-Taqrīb memastikan pendapat tersebut. Al-Āmidī menjadikan nama jenis dan nama diri sebagai bagian dari mafhūm al-laqab.

Ia berkata: seperti pengkhususan enam benda ribawi dengan hukum haramnya tafāḍul, dan seperti ucapan kita: “Zaid adalah orang alim.”

Al-Qarāfī berkata: al-Tabrīzī berkata bahwa laqab itu seperti nama-nama diri, lalu ia menyamakan nama-nama jenis dengannya.

Al-Qarāfī berkata: selain al-Tabrīzī memutlakkan pembahasan ini pada semuanya, seakan-akan ia menunjuk kepada al-Āmidī.